Reses Tahap I Bersama Pelaku UKM Jagung Goreng Cemilan, Djuneidi Kana Tampung Ragam Aspirasi 

Djuneidi C. Kana saat reses bersama.pelaku UKM penjual jagung

Metronewsntt.com, Kupang- Anggota DPRD Kota Kupang, Djuneidi C.Kana tampung beragam keluhan warga dalam reses tahap 1 tahun 2021-2022.

 Anggota komisi II DPRD Kota Kupang ini, menerima beragama aspirasi ini dalam resesnya bersama  warga pelaku usaha jagung goreng cemilan di RT 23/RW 09 Kelurahan Maulafa, Senin (15/11).

Hal seperti dikeluhkan beberapa ibu soal masih ada keluarganya yang belum memiliki KTP, dan bahkan ada juga yang dan kartu KIS  hingga lapangan kerja serta infrastruktur jalan dan listrik.

"Kiranya bapa dewan dapat membantu proses pembuata KTP dan KK, karena dalam satu rumah terdapat tiga KK kiranya," kata Noviana

Selain itu Polce mengharapkan perhatian dewan akan jalan setapak yang berkonstruksi rabat baton sudah pada rusak, kira dewan dapat memperjuangkan guna ada perbaikan.

"Dan juga masalah listrik, dimana terdapat 25 KK yang hingga kini masih kesulitan listrik karena tidak ada tiang terpaksa warga  dalam menerangi rumah malam hari menarik aliran listrik dari rumah paling depan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Legislator Demokrat ini mengatakan untuk kepengurusan administrasi kependudukan adalah hal yang sangat penting.Oleh karena itu warga yang belum memiliki administrasi kependudukan baik itu KTP dan juga anak yang belum memiliki KIA segera melakukan perekaman dan untuk KIA bisa langsung berkoordinasi dengan camat akan prosesnya.

Dikatakannya saat ini proses kepengurusan Adminduk sudah sangat muda, dan cepat, namun dalam proses semua persyaratan harus lengkap dan kemudian ke kantor Disdukcapil untuk perekaman dan pencetakan.

Tapi sebelum proses perekaman dan pencetakan wajib melakukan registrasi nama pada petugas yang ada di loket.

Sementara untuk jalan, Ia mengatakan akan dapat diusulkan, namun tentunya semua usulan itu nantinya akan dibahas bersama dewan dan pemerintah melalui usulan tadi dengan melihat kemampuan keuangan daerah nantinya.

"Kalau untuk tiang listrik  itu kewenangan PLN bukan pemerintah.Pemerintah hanya lampu penerangan jalan umum," lanjutnya. Namun untuk tiang listrik ini musti ada surat usulan dari RT guna bersama saya ke PLN untuk menyampaikannya," katanya(mnt)

Baca juga :

• Aksi Nyata Komisi II DPRD di Rutan Kupang: Berbagi Bibit Pertanian hingga Kunjungan Kekeluargaan
• Soal Pembangunan di Kota Kupang, Meirlon Fanggidae: Kualitas Proyek Jangan Dikalahkan Oleh Waktu
• Wali Kota Kupang Buka-bukaan Soal Krisis Keuangan Daerah di Depan Kemendagri
• Tunggu Rampungnya Pertek, Pemkot Kupang Segera Gelar Mutasi Besar-Besaran
• Walikota Kupang Bentuk Tim Pengawas Khusus, Yeskiel Loudoe: Tanda Krisis Kepercayaan pada Pimpinan